Anev Kamtibmas Papua Tengah, 74 Gangguan Keamanan oleh KKB
Wakapolda Kombes Pol. Muhajir membuka Gelar Opsnal dan Anev Kamtibmas Triwulan IV di Nabire. Foto : Elia Douw/Papua60detik
Wakapolda Kombes Pol. Muhajir membuka Gelar Opsnal dan Anev Kamtibmas Triwulan IV di Nabire. Foto : Elia Douw/Papua60detik

Papua60detik - Analisis dan Evaluasi (Anev) Kamtibmas Triwulan IV Tahun 2025 Polda Papua Tengah mencatat situasi keamanan dan perlindungan masyarakat secara umum masih berkelanjutan.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah, Kombes Pol Muhajir, menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang tahun 2025 masih dalam kondisi terkendali, meskipun dihadapkan pada tantangan serius berupa gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) serta peningkatan kriminalitas konvensional.

"Pada triwulan IV 2025 jumlah tindak pidana yang tercatat mencapai 735 kasus, mengalami kenaikan 26 kasus atau 3,67 persen dibandingkan Triwulan III," ujarnya, Senin (26/1/2026).

Meski demikian, kinerja penegakan hukum menunjukkan tren positif dengan meningkatnya penyelesaian perkara menjadi 53 kasus, atau naik 32,08 persen.

“Tren kejahatan yang masih mendominasi antara lain pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, dan pencurian biasa,” ujar Muhajir. 

Berdasarkan data kepolisian, wilayah dengan jumlah kasus kriminal tertinggi berada di Polres Mimika dengan 367 kasus, disusul Polres Nabire sebanyak 306 kasus.

Muhajir menilai tingkat penyelesaian perkara masih perlu ditingkatkan melalui penguatan patroli dialogis, optimalisasi problem solving, serta peran aktif Bhabinkamtibmas di tingkat kampung dan kelurahan.

Di sektor lalu lintas, Polda Papua Tengah mencatat 135 kasus kecelakaan pada triwulan IV 2025, meningkat hampir 10 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, 20 orang meninggal dunia, sementara kerugian material diperkirakan mencapai Rp498 juta.

Sementara itu, sepanjang tahun 2025 tercatat 74 kejadian gangguan keamanan oleh KKB di wilayah Papua Tengah.

Insiden tersebut mengakibatkan 49 orang meninggal dunia dan 42 orang luka-luka, termasuk dari unsur TNI, Polri dan masyarakat sipil.

Menghadapi dinamika tersebut, Muhajir menegaskan bahwa Polri akan memperkuat strategi pengamanan pada 2026, dengan menitikberatkan pada deteksi dini, pencegahan konflik, serta peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

“Keberhasilan Polri tidak diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat melalui rasa aman, pelayanan yang humanis, dan penegakan hukum yang adil,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta tokoh adat dan tokoh agama guna menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah. (Elia Douw)