Papua60detik - Komisi I DPRK Mimika kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Mimika sebagai bagian dari fungsi pengawasan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, Kamis (17/07/2025). 

Kunjungan tersebut, dipimpin Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan. Ikut serta sekretaris Anton Palli dan anggota lainnya Ester Rika Agustina Kimber, Iwan Anwar, dan Anton Alom. 

Alfian Akbar menyebut, kunjungan ini difokuskan pada evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja staf ahli dalam bidang-bidang tugas strategis. Ada dua poin yang menjadi fokus pada pertemuan ini yaitu isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah kabupaten, distrik, dan kampung serta mendorong Kesbangpol meningkatkan pembinaan dan bantuan terhadap partai politik. 

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I meminta penjelasan langsung dari Staf Ahli Pemerintahan, Septinus Timang serta perwakilan OPD teknis yang hadir terkait perkembangan pemekaran di Kabupaten Mimika. 

Komisi I menilai pemkab Mimika lamban dalam melakukan pemekaran. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah meninjau ulang tim pemekaran. Komisi I juga minta dilibatkan untuk bersama memikirkan secara matang konsep pemekaran nanti. 

Bagi Komisi I, pemekaran pertama dan terutama harus memprioritaskan hak masyarakat asli Papua dalam segala bidang.

Perwakilan Bappeda dan Tapem yang hadir berjanji akan memaparkan hasil kajian pemekaran yang telah disinkronisasi. 

"Mereka menjelaskan kajian mereka terhadap upaya pemekaran. Tapem juga akan berkoordinasi dengan Bappeda dalam rangka melakukan penyusunan kajian terhadap pemekaran kita ke depan," terang Alfian. 

Sementara itu, Septinus Timang mengapresiasi kedatangan komisi I DPRK. Ia mengatakan, pihaknya menerima banyak masukan terkait tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan termasuk hal strategis dari sisi organisasi. 

Timang menyebut akan ada lagi evaluasi lebih lanjut terkait isu-isu yang sedang di bahas. di antaranya, pemekaran wilayah DOB, bantuan peminaan politik dari Kesbangpol, perampingan struktur OPD, dan tapal batas. 

"Banyak rekomendasi yang disampaikan, sehingga rekomendasi ini akan jadi catatan kita untuk memfollow up ke bupati sebagai laporan, menjadi landasan kita untuk sama-sama sehingga proses hasil rapat terkait sinkronosasi program dan realisasi kegiatan bisa berjalan dengan baik," pungkasnya. (Martha)