Papua60detik — Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar penilaian kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting bagi pemerintah kabupaten se-Papua Selatan di Hotel Coreinn Merauke, Kamis (10/7/2025).

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno menegaskan bahwa penilaian ini menjadi forum evaluasi atas kinerja kabupaten dalam menurunkan prevalensi stunting melalui integrasi program gizi spesifik dan sensitif.

"Penilaian ini bertujuan memperkuat konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan program, demi memastikan intervensi gizi dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan," ujarnya.

Guritno menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting hanya bisa tercapai melalui kolaborasi seluruh komponen, baik pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kampung, secara holistik, integratif, dan berkualitas.

Berdasarkan data Surveilans Gizi Terpadu, prevalensi stunting di Papua Selatan tercatat sebesar 18,3 persen pada 2022, naik menjadi 20,2 persen pada 2024 atau meningkat 6,03 persen. Dari empat kabupaten, hanya Kabupaten Asmat yang berhasil menurunkan angka stunting, yakni dari 28,9 persen pada 2022 menjadi 25,9 persen pada 2024. Sementara Kabupaten Merauke, Mappi, dan Boven Digoel mengalami kenaikan.

"Ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk bekerja lebih keras. Tidak cukup hanya bekerja keras, kita juga harus memahami peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing," tegasnya.

Guritno juga menekankan pentingnya koordinasi antar pihak, agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program dari tingkat provinsi hingga kampung. Menurutnya, tanpa koordinasi, target penurunan stunting sulit tercapai, padahal hal ini sangat penting dalam upaya membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menyoroti bahwa angka stunting di Papua Selatan masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. Oleh sebab itu, ia meminta semua pemangku kepentingan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang disusun BKKBN, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Guritno menambahkan, seluruh kabupaten di Papua Selatan telah ditetapkan sebagai locus stunting sejak 2022. Oleh karena itu, penilaian kinerja ini menjadi kewajiban bersama.

"Kita harus bersinergi, berbagi peran, dan bekerja sama agar target penurunan stunting dapat tercapai," tutup Guritno.

Acara ini turut dihadiri unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten, serta para perwakilan pemerintah daerah se-Papua Selatan. Kegiatan resmi dibuka dengan penabuhan tifa oleh Agustinus Joko Guritno sebagai simbol dimulainya penilaian kinerja. (Jamal)