Masyarakat Adat Tembagapura Terancam Batal Rayakan Natal di Kampung Halaman

Papua60detik - "Mau pulang Natal di kampung semua toh?" tanya Martina Narkiin. Serentak rekan-rekannya mengiyakan.

Martina dan 1.800 masyarakat adat tiga kampung, Banti I, Banti II dan Opitawak di wilayah Tembagapura sudah tak tahan lagi tinggal di Timika. Mereka ingin pulang ke kampungnya.

Pada awal Maret 2020 lalu mereka meninggalkan kampungnya karena ketakutan atas konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan TPNPB-OPM.

Pulang Natal di kampung bagi yang lain hanyalah perkara sederhana. Tapi bagi 1.800 masyatakat adat ini, pulang kampung jadi perkara amat pelik.

Bayangkan, untuk pulang kampung saja, mereka harus menggunakan jasa kuasa hukum dari Lokataru, Haris Azhar.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengaku telah melakukan pertemuan beberapa kali bersama unsur terkait membahas pemulangannya. Bahkan sudah ada tim yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini. Kendati demikian, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil.

"Tergantung situasi keamanan. Nanti kita lihat, saya tidak bisa jawab. Akan kita rapatkan kembali. Karena kami sudah bagi tugas, Pemda TNI-Polri dan Freeport untuk menyelesaikan persoalan mereka seperti rehab rumah. Situasi keamanan informasi TNI-Polri aman, fasilitas juga sudah harus rapi," katanya (12/11/2020).

Ia menegaskan, pemulangan ribuan warga ini menunggu kepastian keamanan dari TNI-Polri. Wabup juga menyinggung soal pembenahan fasilitas kelayakan hidup.

Wakapolres Mimika, Kompol I Nyoman Punia menambahkan, sedang mempelajari situasi keamanan di Banti. Menurutnya, untuk persoalan ini akan tetap ada koordinasi antar TNI, Polri, Pemkab dan PTFI.

Tapi bagi kuasa hukum ribuan warga ini, Hari Azhar, aspek keamanan terlalu sering jadi alasan di Papua sehingga warga tak lagi menghuni kampungnya. Ia menyebut, di Nduga dan Intan Jaya terjadi hal serupa.

Menurutnya, ribuan warga ini bukan mengungsi, tapi mengevakuasi diri sambil menunggu aparat TNI-Polri mengamankan kampung mereka.

"Kan tujuannya TNI-Polri dibentuk kan itu. Kalau TNI-Polri tidak ngamanin warganya, terus dia mau ngamanin siapa? Dalam kasus tiga kampung ini. Malu ada warganya 1800 orang, punya inisiatif mengamankan diri. Jadi bukan negara atau aparat keamanan yang mengamankan mereka, tapi mereka yang punya inisiatif mengamankan diri," katanya. (Salmawati Bakri/ Burhan)

Masyarakat Adat Tembagapura Terancam Batal Rayakan Natal di Kampung Halaman

Video Terbaru

Jurnalis dan Pembela HAM Unjuk Rasa di P...

Polsek Mimika Baru Grebek Pabrik Penyuli...

Jelang Nataru, Pasar Murah Daging Babi D...

Melihat Keberagaman Indonesia di Karnava...

Dukung Pengprov Papua Tengah Atasi Sampa...

Si Jago Merah Hanguskan Puluhan Ruko

Papuan Football Academy Uji Coba Lawan S...

Pawai Ogoh-Ogoh di Timika Sambut Tahun B...

Ada Manipulasi Data di Kuota 600 CPNS Mi...

Teror KKB Nduga, 10 Nyawa Melayang

Lolos Play Offs IBL, NSH Mountain Gold T...

Operasi Pencarian Ditutup, 11 Penumpang ...

Video Terpopuler