Papua60detik - Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaubak menjaring aspirasi sekaligus mendengar pendapat masyarakat Papua di Kabupaten Mimika terkait persoalan keamanan, HAM, hingga pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang belum optimal bagi masyarakat Papua. 

Kegiatan berlangsung di Hotel Cenderawasi 66, Sabtu (16/05/2026). Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama lembaga adat setempat.

Pada kegiatan ini, beberapa peserta berbicara tentang persoalan HAM yang belum juga selesai di Papua serta keamanan yang terus terganggu. 

Francisca Pinimet mewakili tokoh perempuan menyuarakan tentang HAM dan situasi keamanan. Ia mencontohkan Jila yang sebelumnya aman-aman saja, tetapi sejak pemerintah menempatkan tentara ke wilayah itu, baru ada peristiwa pembunuhan dan penembakan. 

Peserta lainnya, Pendeta Marius Uamang mempertanyakan arti Otsus, kerena menurutnya, hingga saat ini belum terlihat dampaknya. 

Beberapa peserta lain juga meminta dana otsus itu dikelola langsung oleh masyarakat tanpa harus melalui Organisasi Perangkat Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak menyebut semua aspirasi dari masyarakat akan disampaikan langsung kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar MRP dan pemerintah pusat dapat mencari solusi Papua aman dan damai. 

"Hari ini masyarakat Papua tidur dengan air mata dan di atas duri, sehingga kita harus mencari solusi dengan cara mendengarkan masyarakat secara langsung. Kami DPR maupun MRP tidak bisa berkata-kata di atas meja tetapi harus turun dan dengar langsung dari masyarakat," ujarnya. 

Menurutnya, pemerintah harus bisa menemukan solusi agar Otsus dikelola dengan baik dan aman, sebagaimana halnya di Aceh. Agustinus mengatakan harusnya Papua bisa seperti Aceh, tidak ada lagi pertumpahan darah.

"Terkait keamanan kita harus lakukan dialog. Bagaimana yang terjadi di Aceh. Sekarang itu Aceh sudah benar-benar aman. Pemerintah memberikan Otsus dan perlindungan ke masyarakatnya sehingga tidak ada konflik lagi karena semua sudah selesai. Nah, sekarang kenapa papua dibiarkan?" tambahnya. 

Oleh karena itu, ia berharap, pelaksanaan Otsus, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten harus transparan. Otsus harus dijalankan secara terbuka agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.

Ia mengingatkan, bahwa Otsus itu lahir karena adanya persoalan besar di Papua, termasuk keinginan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sehingga tujuan utama Otsus adalah agar orang Papua bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri, merdeka secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

"Sebenarnya pemerintah yang membuat Papua ingin merdeka. Kenapa? Karena tidak mengelola Otsus itu dengan baik, adil dan jujur. Tidak ada. Kalau mau benar-benar Otsus itu dikelola dengan baik dan betul dirasakan masyarakat, saya kira isu-isu yang tidak diinginkan bangsa ini tidak mungkin ada," pungkasnya. (Martha)