Mimika Usulkan Pembentukan Provinsi Sendiri, Namanya Papua Nemangkawi

- Papua60Detik

Bupati Mimika bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito, dan anggota DPRD Mimika serta perwakilan masyarakat adat. Foto: Istimewa
Bupati Mimika bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito, dan anggota DPRD Mimika serta perwakilan masyarakat adat. Foto: Istimewa

Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika bersama anggota DPRD dan masyarakat adat mendeklarasikan pembentukan provinsi sendiri. Nama provinsinya, Papaua Nemangkawi.

Deklarasi dan kesepakatan ini ditandatangani Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, 20 anggota DPRD Mimika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda di Hotel Yello Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023). 

Usul pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi ini telah diserahkan Eltinus Omaleng kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito.

Selain mengusulkan menjadi Provinsi sendiril, Mimika juga mengusulkan pemekaran Kotamadya Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat. 

Dari keterangan tertulis yang diterima Papua60detik ada lima poin kesepakatan yang dideklrasikan bersama. Pertama, mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi dengan ibukota di Timika. 

Kedua, mendukung sepenuhnya pembentukan Kotamadya Timika di Timika. Ketiga, mendukung sepenuhnya pembentukan Kabupaten Mimika Barat dengan ibukota di Kapiraya. Keempat, mendukung sepenuhnya pembentukan Kabupaten Mimika Timur dengan ibukota di Agimuga. 

Kelima, dengan telah ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama ini maka Provinsi Papua Nemangkawi, Kota Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat dinyatakan secara resmi dideklarasikan. 

Eltinus mengatakan Papua diberi kesempatan untuk melakukan pemekaran sehingga ini menjadi peluang bagi Mimika membentuk provinsi sendiri. 

Apalagi Mimika memiliki sumber daya besar sehingga layak membentuk provinsi sendiri demi kesejahteraan masyarakat Mimika dalam hal ini Amungme dan Kamoro. 

“Amungme dan Kamoro tidak pernah bergabung dengan siapapun, kita harus berdiri sendiri. Kita harus miliki provinsi dan kabupaten sendiri. Kita tentukan nasib sendiri,” tegasnya. 

Tidak hanya dari sisi pemerintahan, Bupati dan DPRD juga sepakat untuk membentuk tim yang akan berjuang mendorong agenda ini ke DPR RI atau lewat jalur politik. 

Provinsi baru ini, kata Eltinus bakal menjadi provinsi dan kabupaten dengan konsep otonomi khusus sepenuhnya. Kabupaten dan provinsi harus dipimpin oleh orang asli Papua. Mimika Barat harus dipimpin orang Kamoro. Mimika Timur harus dipimpin orang Amungme. 

Eltinus mengatakan, usulan ini sebagai bentuk penolakan Nabire sebagai ibukota Papua Tengah yang seharusnya berada di Mimika. Padahal menurutnya Pemkab Mimika yang sejak awal berjuang bahkan sudah menyiapkan infrastruktur untuk Papua Tengah. 

Wakil Ketua DPRD Mimika, Johanis Felix Helyanan mendukung langkah Bupati Mimika dalam membentuk provinsi sendiri yang berkedudukan di Mimika. Apalagi agenda pemekaran kabupaten yang sudah lama direncanakan namun belum terwujud. 

“Kita sejak dulu berharap Timika jadi ibukota, kemudian pemekaran kabupaten. Pada prinsipnya kita ingin supaya ada provinsi baru di Mimika. Ini hal positif, kalau kita kompak perjuangkan dan berharap ditindaklanjuti,” kata politisi PDI Perjuangan itu. 

Dengan APBD dan SDA besar, Mimika berkembang pesat. Atas dasar itu, Mimika layak bentuk DOB sendiri.

Valentinus Sudarjanto Sumito menyambut baik usulan dari Mimika. Bahkan katanya, pemekaran Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika Timur sudah masuk dalam prioritas.

Menurutnya Kabupaten Mimika sebagai daerah induk layak dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom kabupaten/kota untuk peningkatan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat di wilayah yang sangat luas dan beragam.

Sebab itu menurutnya, wacana pemekaran daerah sebuah ide yang sangat logis dan layak diperjuangkan.

Ide pemekaran Kabupaten Mimika menjadi sebuah daerah otonom provinsi dimungkinkan, selain karena luas wilayah dan bentangan alam yang kaya masyarakatnya tumbuh dengan IPM tertinggi kedua setelah Kota Jayapura di Tanah Papua pada tahun 2017-2019. 

Tapi mantan Pj Bupati ini mengingatkan, inisiatif pemekaran harus dilakukan sesuai prosedur dan didasarkan pada aturan. Apalagi saat ini pemerintah masih menerapkan moratorium pemekaran.

Adapun pemetaan wilayah pemekaran. Kabupaten Mimika Barat meliputi Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh dan Distrik Amar. Kabupaten Mimika Timur meliputi Distrik Agimuga, Distrik Jita, Distrik Alama, Distrik Jila dan Distrik Mimika Timur. Kemudian Kota Timika sebagai ibu kota meliputi Distrik Mimika Baru. 

Sementara Kabupaten Mimika sebagai induk meliputi Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura, Distrik Kwamki Narama, Disrtrik Hoya, Distrik Iwaka dan Distrik Wania. (Faris)




Bagikan :