Papua60detik - Kantor Pos Timika kembali dipercayakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos).

Bansos yang disalurkan antara lain, Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 14 dan 15 dan dana Program Sembako Alternatif (PSA) tahap II dan III tahun 2021 kepada 14.850 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 18 distrik. Total nilainya Rp8.910.000.000.

Bantuan BST tahap 14 dan 15 ini disalurkan kepada 1.672 KPM yang terdiri dari 124 KPM di 12 distrik wilayah pegunungan dan pesisir dengan alokasi BST Rp74.400.000 dan 1.548 KPM atau Rp928.800.000 untuk 6 distrik di wilayah kota dan sekitarnya.

Untuk 6 distrik ini sudah disalukan sejak 25 Juli 2021. Dan sampai Rabu (4/8/2021) kemarin yang disalurkan sudah Rp638.400.000 atau 1.064 KPM. Sisanya masih sementara disalurkan.

Namun khusus BST di 12 distrik wilayah pesisir dan pegunungan baru akan disalurkan. Penyerahannya pun baru dilakukan secara simbolis oleh Kantor Pos melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael R Gomar, Kepala Dinas Sosial Mimika, Petrus Yumte, perwakilan TNI kepada para kepala distrik, Kamis (5/8/2021).

Nantinya para kepala distrik akan menyerahkan dana tersebut kepala kampung untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai KPM.

Sementara untuk dana PSA tahap II dan III tahun 2021 yang diterima Kabupaten Mimika sebesar Rp7.906.800.000 yang disalurkan kepada 13.178 KPM yang terdiri dari 9.232 KPM Rp5.539.200.000 untuk 6 distrik wilayah kota dan sekitarnya dan 3.946 KPM atau Rp2.367.600.000 untuk 12 distrik wilayah pesisir dan pegunungan.

Kepala Kantor Pos Timika, Ronal Luarmasse mengatakan untuk jadwal penyaluran PSA tahap II dan III di wilayah kota dan sekitarnya baru akan dikoordinasikan dengan kepala distrik.

Ia memastikan penyalurannya akan diatur sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kerumunan.

“Kita baru akan koordinasikan dengan distrik. Jangan sampai nanti ada kerumunan. Ini yang kita takutkan,” ungakpnya.

Sekda Mimika, Michael R Gomar dalam sambutannya berharap para kepala distrik bisa menyalurkan bansos yang disalurkan pemerintah pusat ini dengan tepat sasaran dan dengan jumlah yang sesungguhnya.

Ia tidak ingin apa yang belakangan ini ramai diperbincangkan yakni dugaan penyelewengan dana bansos BST yang dilaporkan masyarakat Kokonao, Distrik Mimika Barat tidak terjadi lagi dan bahkan ia berharap laporan itu tidak benar.

Tapi jika benar, maka itu mencoreng nama baik pemerintah. Bahkan katanya, bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa berkurang.

“Saya berharap kepala distrik yang ada tolong bekerja dengan baik dan jujur. Dan samapikan hak-hak masyarakat yang mereka harus terima,” pesannya.

Ia juga meminta agar masyarakat melaporkan jika melihat bahkan menerima bantuan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. (Anti Patabang)