Papua60detik - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mimika sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan, Jumat (26/07/2024). 

Kegiatan ini dihadiri oleh kerukunan/paguyuban, tokoh-tokoh agama, lintas sektor yang selama ini menjadi mitra DP3AP2KB.

Hadir sebagai narasumber dari Direktur Eksekutif dan mediator di Pusat Mediasi Nasional (PMN) atau The Indonesian Mediation Center, Ahmad Fahmi Shahab. 

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, Robert Kambu mengatakan kekerasan dalam berbagai bentuk merupakan pelanggaran HAM yang tidak bisa ditolerir, terutama terhadap perempuan dan anak. 

Dalam waktu terakhir ini, masih terdapat perempuan dan anak yang terjebak dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran keluarga, eksploitasi dan lainnya. 

Sesuai Data Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2023 dan 2024 adalah 84 kasus. Angka ini memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mimika masih terjadi secara signifikan.

"Kekerasan tersebut menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan perempuan dan anak," ujar Robert Kambu. 

Dalam kesempatan ini, peserta mensimulasikan cara mediasi yang dilakukan mediator ketika menyelesaikan ketika istri mendapat kekerasan dari suaminya.

"Melalui sosialisasi ini peserta yang hadir dapat memahami dan menjadi mitra pemerintah memberikan informasi kepada masing-masing komunitas yang diwakilinya," pungkasnya. (Martha)