Nakes Demo Tuntut Pembayaran TPP, ini Penjelasan Reynold Ubra

- Papua60Detik

Tenaga kesehatan mendatangi kantor DPRD Mimika, Selasa (17/5/2022).  Foto: Anti/ Papua60detik
Tenaga kesehatan mendatangi kantor DPRD Mimika, Selasa (17/5/2022). Foto: Anti/ Papua60detik

Papua60detik - Sampai Mei 2022, tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika belum juga menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  yang biasanya dibayarkan per tiga bulan.

Tak terima dengan itu, tenaga kesehatan baik ASN maupun non ASN datang mengadu ke DPRD Mimika, Selasa (17/5/2022).

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra menjelaskan tertundanya pembayaran TPP bukan hal yang disengaja Dinkes, tetapi karena terkendala perubahan regulasi.

“Kenapa sampai hari ini belum dibayar, pertama karena ada perubahan regulasi melalui surat keputusan bupati terkait besaran dan wilayah dan juga profesi,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengatakan dasar utama mengeluarkan uang adalah regulasi, sekalipun itu sudah tercatat dalam dokumen perencanaan. 

Pembayaran kata Reynold sudah diusahakan Dinkes. Namun karena regulasi baru belum juga ada dari bagian hukum Pemda Mimika, sehingga usaha itu belum membuahkan hasil.

Ia mengatakan informasi soal regulasi dan telatnya pembayaran TPP ini lanjut Reynold sudah disampaikan kepada semua tenaga kesehatan di Puskemas jauh sebelum Paskah dan lebaran ini.

“Kemudian pada bulan Mei sebelum lebaran juga kami sudah menyampaikan surat itu kepada kepala puskesmas yang sifatnya pemberitahuan bahwa pembayaran TPP itu sampai menunggu regulasi. Nah itulah dasarnya mungkin teman-teman menunggu,” jelasnya.

Reynold mengatakan pembayaran TPP akan tetap dilakukan, namun ia meminta semua tenaga kesehatan bersabar dan tetap menjalankan tugas.

“Jadi ini akan tetap dibayarkan. Pagi ini kami sedang pemperbaharuI SPM dengan menggunakan dasar hukum yang lama semoga bisa direalisasikan oleh tim anggaran Pemda Mimika,” katanya.

Ia menyayangkan aksi demo tenaga kesehatan ini. Menurutnya, ASN seyogyanya mendatangi pemerintah dalam hal ini Dinkes untuk mempertanyakan ini, bukan justru ke DPRD.

“Saya sayangkan sekali misalkan jangan sampai apalagi non ASN. Yang ke DPRD itu harusnya masyarakat, tapi pegawai ASN itu ke pemerintah atau dengan Dinkes. Langkah-langkah ini sudah kami lakukan dan sudah kami jelaskan ternyata mereka tetap mau ke sana,” tutupnya. (Anti)




Bagikan :