Papua60detik – Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menanggapi banyaknya respon terkait pernyataannya usai menggelar rapat Koordinasi Forkopimda di Timika, Selasa (28/2/2023) kemarin.

Peryataannya yang banyak mendapat tanggapan adalah soal kasus hukum yang menimpa Bupati dan Plt  Bupati Mimika dan hubungannya dengan kinerja pemerintahan.

Kepada wartawan usai pertemuan itu, ia mengatakan, "Dengan kondisi kita hari ini, pak bupati dan pak wakil harus berhadapan dengan hukum, tadi Ibu sampaikan ke pak Sekda tetap kendalikan situasi pemerintahan. Jadi itu tidak mempengaruhi kinerja pemerintah".

Ia meminta ke Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte untuk melakukan pengawasan terhadap semua program pemerintahan yang sementara berjalan baik dari sisi akuntabilitas keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun anggaran 2023.

Ribka Haluk menegaskan, tak ada yang keliru dengan hal itu. Pernyataan atau permintaannya itu merupakan bagian dari bentuk birokrasi dan tanggung jawabnya sebagai Penjabat Gubernur untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

“Sama sekali tidak ada statement untuk Sekda gantikan Plt Bupati, itu tidak bisa, tidak bisa seperti begitu. Yang saya sampaikan itu berdasarkan aturan birokrasi, ya kalau Bupati tidak ada di tempat ya minimal kan Sekda harus melakukan pengawasan, pengendalian dan lain-lain, kan begitu. Itu sudah tugas saya (Pj Gubernur) untuk mengingatkan itu, dan saya punya hak untuk mengontrol” kata Ribka, Rabu (1/3/2023).

Selanjutnya, Ribka mengatakan, terkait persoalan hukum yang di alami Bupati maupun Wakil Bupati (Plt Bupati) Kabupaten Mimika saat ini, dirinya mengatakan bahwa itu sama sekali bukan ranahnya. 

Namun terkait dengan kondisi pemerintahan, ia tetap berusaha agar roda Pemerintahan di Mimika tidak terganggu mengingat banyaknya agenda yang akan berjalan salah satunya pelaksanaan Pemilu.

“Persoalan hukum yang terjadi saat ini, itu bukan ranahnya kita. Jadi intinya pernyataan saya kemarin itu jangan disalahtafsirkan,” pesan Ribka.

Ia menambahkan, dalam rapat bersama Forkopimda Mimika yang digelar kemarin, tidak hanya membahas terkait permasalahan pemerintahan saja, melainkan juga membahas terkait keamanan, agenda persiapan Pemilu dan juga inflasi daerah.

“Ada agenda yang harus kita selesaikan, makanya dalam pertemuan kemarin itu kita juga cek soal kesiapan Pemilu karena ini agenda nasional. Ini sudah tugas saya (sebagai Pj Gubernur), Jadi ini bukan hanya untuk yang di Timika saja, semua kabupaten kita kontrol,” jelasnya. (Redaksi)